Loading
 
 
 
News
Bisnis Indonesia, 02-Agustus-2005
 
 

Kenaikan pajak mobil 2,5%-10%

Konsumen mobil mewah yang berkapasitas mesin antara 1.500 cc-3.000 cc sebaiknya bersiap 'menikmati' kenaikan pajak pertambahan nilai (PPnBM) dalam kisaran 2,5%-10%.

 

JAKARTA: Konsumen mobil mewah yang berkapasitas mesin antara 1.500 cc-3.000 cc sebaiknya bersiap 'menikmati' kenaikan pajak pertambahan nilai (PPnBM) dalam kisaran 2,5%-10%.



Kenaikan PPnBM tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air yang dikhawatirkan bisa melampaui patokan konsumsi BBM dalam negeri sebesar 59,6 juta kiloliter jika tidak segera dijinakkan.



Sementara konsumen mobil mewah yang berkapasitas mesin di atas 3.000 cc tidak akan tersentuh kebijakan itu karena saat ini telah dikenai tarif PPnBM maksimal yaitu sekitar 75%.



Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan kenaikan PPnBM sekitar 2,5%-10% yang disertai dengan tambahan tarif bea masuk diperkirakan bisa mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.



"Kalau tidak dilakukan [kebijakan penghematan] konsumsi bisa 65 juta kilo liter per tahun. Ongkosnya [tambahan subsidi BBM] Rp4 triliun-Rp5 triliun," katanya pada diskusi yang dilaksanakan Trijaya FM, kemarin.



Menurut dia, kenaikan PPnBM itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penjualan mobil di Indonesia yang diperkirakan mencapai 550.000 unit karena hanya potensi konsumsi mobil yang terkoreksi hanya sekitar 10.000-20.000 unit.



Dia menjanjikan otoritas fiskal akan memilih pilihan kebijakan terbaik yang diharapkan bisa merangkul kepentingan pemerintah untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi tanpa mengganggu industri otomotif dan perekonomian nasional.



Kenaikan PPnBM itu, kata Anggito, tidak akan efektif mengurangi konsumsi BBM jika tidak diiringi dengan program penghematan yang lain seperti pembatasan jam siar televisi, penggunaan lift mulai pada lantai keempat, dan penggunaan AC yang tidak terlalu dingin.



Sementara itu, Sekjen Gaikindo Freddy Sutrisno memperkirakan kenaikan PPnBM itu akan mengurangi penjualan mobil terutama sedan sekitar 15.000 sampai 20.000 unit.



"Yang akan turun penjualan sedan Rp200 juta ke atas, bukan kendaraan yang dirakit di dalam negeri," katanya seperti dikutip Antara.



Menanggapi adanya penolakan dari kalangan industri mengenai rencana kenaikan ini, Anggito mengatakan pihaknya sudah membicarakannya untuk mencari jalan tengah yang tidak terlalu merugikan kalangan industri tetapi tetap dapat membantu pemerintah mengurangi subsidi BBM.



Dibahas interdep



Namun, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan kisaran tarif PPnBM dan BM masih didiskusikan dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.



"Sedang difinalisasi dengan instansi terkait...apakah ini akan merusak sektor industri akan kami tampung, bagaimana dengan ekspor akan kami tampung," katanya.



Otoritas fiskal, lanjut Jusuf, mesti mendengarkan seluruh saran yang masuk karena pemerintah mesti menjaga kepentingan yang lebih luas yaitu kelanjutan perekonomian a.l. melalui aliran investasi asing.



Meski kebijakan kenaikan PPnBM diperkirakan kurang efektif mengurangi konsumsi BBM mobil mewah karena jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan 'kendaraan biasa', menteri keuangan mengatakan kebijakan itu tetap perlu diluncurkan sebagai signal bahwa pemerintah dan masyarakat berduit ingin mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.



Sebelumnya, pemerintah berencana menyandingkan kenaikan tarif pajak penjualan barang mewah pajak dan bea masuk untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan jumlah mobil di Tanah Air.



Anggito Abimanyu, mengatakan kenaikan bea masuk baru efektif mencapai tujuan penghematan energi sesuai Inpres No.10/2005 jika disertai dengan pajak progresif dalam bentuk PPnBM.



Menurut dia, sekira 70% impor mobil mewah Indonesia berasal dari Asean dengan kisaran tarif bea masuk sebesar 0%-5% sehingga sulit memenuhi tujuan Kabinet Indonesia Bersatu untuk memangkas konsumsi BBM bersubsidi di Tanah Air.



Anggito yang juga ketua Tim Tarif itu melanjutkan kapasitas mesin kendaraan dan tingkat kenaikan PPnBM masih dalam pengkajian, namun kebijakan itu diperkirakan akan menggeser konsumsi BBM bersubsidi menjadi petramax.



Tim Tarif menjanjikan akan mendiskusikan jenis kendaraan dan level kenaikan tarif PPnBM dengan Departemen Perindustrian dan asosiasi yang bergerak di industri tersebut.



Pembicaraan gabungan itu diharapkan bisa mengurangi risiko dari kebijakan baru Kabinet Indonesia Bersatu a.l. terhadap perkembangan industri kendaraan bermotor di Tanah Air, kelancarakan transportasi, dan pasokan kendaraan niaga.



Selain itu, risiko yang perlu diwaspadai adalah potensi antrean di tempat penyedia petramax karena tidak seluruh daerah bisa menyediakan permintaan salah satu jenis komoditas energi yang tidak bersubsidi itu.



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhamad Lutfi mengklaim rencana kenaikan PPnBM dan BM belum menggoyahkan minat investor asing ke Indonesia.



Lutfi mengatakan pasar Indonesia relatif tetap menggiurkan bagi investor meski pemerintah menerapkan kenaikan pajak penghasilan barang mewah dan bea masuk. "Permintaan pada kendaraan bermotor masih tinggi. Pada kuartal pertama itu penjualan mobil [naik] 40% dan kendaraan roda dua [naik] 35%. Dari sudut investasinya bidang usaha ini masih sangat prospektif," katanya.



Namun, dampak kebijakan fiskal tersebut tetap berpengaruh terhadap penjualan kendaraan bermotor. (lutfi.zaenudin@bisnis.co.id)



Oleh Lutfi Zaenudin

Bisnis Indonesia



 
 
   
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.