Loading
 
 
 
Darmin: Ditjen Pajak Nggak Panik, Tapi Memanfaatkan Data Tax Amnesty Saja 
Perlu kejelasan pajak 
Presiden Jokowi terlalu ambisius? 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
PP turun tax amnesty bisa jadi andalan penerimaan 
Wajib Pajak Harus Lapor Seluruh Hartanya, Apa Saja? 
IMPLEMENTASI PP HARTA BERSIH: Setoran Pajak Tahun Ini Bisa Tertolong 
Inilah Strategi Pemerintah Kejar Setoran Perpajakan Tahun Depan 
Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3% 
Ekonomi RI Janggal, Sektor Ritel Lesu Tapi Setoran PPN Naik 
 
 
News
Indo Pos, 28-November-2005
 
 

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

SURABAYA - Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

 

Data Versi Dispenda Dipertanyakan

SURABAYA - Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.



Menurut data terakhir Gaikindo, jumlah kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.393.402 unit. Rinciannya, mobil penumpang 777.654 unit, mobil beban (pribadi) 395.616 unit, bus 19.983 unit, dan sepeda motor 4.200.149 unit.



Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. (selengkapnya lihat grafis). Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.



Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. "Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?" ujarnya.



Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar "ceperannya".



Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. "Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar," paparnya.



Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.



Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. "Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur," katanya. "Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi," ujar politisi asal PAN ini.



Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.